Jakarta, Kompas - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempertimbangkan dua opsi dalam penerapan Kurikulum 2013, yang akan dimulai pada tahun ajaran 2013/2014. Pilihan atas kedua opsi itu masih menunggu masukan sejumlah pihak melalui uji publik yang ditutup pada 23 Desember.
”Prinsipnya, Kurikulum 2013 diterapkan tahun depan, tetapi pola penerapannya masih dipertimbangkan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas, Jumat (21/12). Ikut mendampingi, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syawal Gultom.
Opsi pertama, lanjut Nuh, kurikulum baru diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X secara serentak di semua sekolah. Opsi kedua, diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X, tetapi hanya di beberapa sekolah.
Jika opsi pertama yang dipilih, kata Nuh, bisa lebih fokus dalam mendidik guru dan menyiapkan buku materi pelajaran. Selain itu, juga mencerminkan kebersamaan karena dilakukan serentak di seluruh Indonesia.
Jika memilih di beberapa sekolah, harus ditentukan kriteria sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah yang dipilih pun harus mencerminkan keberagaman, baik negeri-swasta, kota besar-kecil, maupun sekolah berakreditasi A, B, dan C.
Syawal Gultom mengatakan, untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013, segera disiapkan 40.000 guru yang akan menjadi pelatih inti (master trainer). Mereka dipilih dari guru-guru terbaik dan akan dilatih oleh pelatih guru atau dosen yang juga diuji sebelumnya.
Perbaikan kurikulum
Nuh menegaskan, Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.
Mengacu pada Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007 dan 2011, kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika dan sains masih rendah. Ini disebabkan materi yang diajarkan di sekolah berbeda dengan yang diujikan secara internasional. Selain itu, juga banyak ketidaksesuaian antara kompetensi yang ditetapkan dalam KTSP 2006 dan materi TIMSS. ”Karena itulah, banyak perbaikan dalam Kurikulum 2013,” kata Nuh.
Menyangkut hasil uji publik yang dilakukan di sejumlah daerah dan melalui sistem online, kata Nuh, Kemdikbud menerima banyak masukan dari berbagai kalangan, antara lain 64 persen dari guru, 20,8 persen dari masyarakat umum, serta dari dosen, lembaga swadaya masyarakat, dan politisi.
Masukan dalam uji publik itu terutama menyangkut struktur kurikulum, penyiapan guru, penyiapan buku, waktu implementasi kurikulum, dan penambahan jam pelajaran.
Mereka yang tidak setuju dalam uji publik itu, ujar Nuh, terutama menyangkut implementasi yang berkaitan dengan kesiapan guru. Selain itu, juga terdapat kesalahan persepsi, seolah-olah mata pelajaran IPA dan IPS akan dihilangkan.
”Secara umum, mayoritas publik mendukung Kurikulum 2013. Namun, implementasinya minta dilakukan secara bertahap” kata Nuh. (THY)
Kamis, 27 Desember 2012
Kurikulum Baru : Dua Opsi dalam Penerapan Kurikulum 2013
Masalah Pendidikan di Indonesia
Pendidikan adalah suatu penentu agar bangsa kita dapat melangkah lebih maju dan dapat bersaing dengan negara–negara lainnya. Melihat kekayaan alam Indonesia yang melimpah, sangat disayangkan apabila semua kekayaan alam di Indonesia tidak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh anak Indonesia sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas, di mana pendidikan menjadi titik tolak dari keberhasilan suatu negara.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya bagi anak yang kurang mampu, membuat pendidikan di negara ini menjadi suatu masalah yang cukup kompleks. Dibutuhkannya peran dari pemerintah dalam membangun pendidikan.
Gambaran ini tercermin dari banyaknya anak-anak usia sekolah belum mendapatkan pendidikan yang layak, atau bahkan tidak sama sekali. Jangankan di daerah pedalaman, di ibukota sekalipun kita masih dapat menemukan anak-anak yang tidak sekolah, karena tuntutan ekonomi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Sumber daya manusia yang berkualitas, tercipta dari pendidikan yang bermutu dan terstruktur dengan baik. Karena dengan begitu, akan membangun pengetahuan, sikap tertib dan rasa disiplin anak dalam menjadi individu-individu yang bermutu dan beretika. Dengan demikian, akan terlahir pula anak bangsa yang dapat melanjutkan pembangunan dan perkembangan dari negara ini.
Mengingat banyaknya penduduk dan luasnya negara Indonesia, hal ini memang bukan masalah yang mudah untuk dihadapi. Dengan peran pemerintah untuk lebih fokus dalam mementingkan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak, serta kecermatan pemerintah dalam mengembangkan potensi anak, karena tidak sedikit anak-anak yang berpotensi tidak mendapat perhatian dari negara, tetapi lebih mendapatkan perhatian dari negara lain. Bukan hal mustahil bagi Indonesia untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang sudah siap bersaing dan menjadi negara yang lebih maju.
Rionald
Mahasiswa Psikologi Bina Nusantara
Redaktur: Miftahul Falah
Selasa, 18 Desember 2012
Bertani Hingga Kuliahkan Anak ke Saudi
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR - Kegiatan bertani sebagai mata pencaharian masyarakat Desa Segara Katon, Kecamatan Kota, Kabupaten Karangasem Bali, sudah dilakukan secara turun temurun.
Namun kata Sahlan, salah seorang anggota keluarga petani di desa setempat, mereka hanya menjadi petani penggarap, bukan pemilik. Atas jasa mereka mengerjakan sawah itu, mereka mendapatkan dua bagian dari hasil pertanian itu dan tiga bagian menjadi hak pemilik tanah.
"Kalau hanya mengandalkan hasil bagian itu dari menanam padi itu, tentunya kami tidak bisa berbuat banyak," kata Sahlan.
Karena itu, para petani di Segarakaton, memanfaatkan gundukan sawah untuk menanam sayur-sayuran, diantaranya menanam kacang panjang. Dari hasil menanam sayuran itu, mereka punya tambahan hasil untuk membeli pupuk dan selebihnya untuk membiayai anak sekolah.
Dengan dua bagian yang diterimanya selama ini, para petani yang berkewajiban membelikan pupuk. Menurut Syahlan, dengan hasil yang didapatkannya dari bekerja di sawah, boleh dikatakan cukup dan tidak cukup.
Paling-paling katanya, untuk menyekolahkan anak hanya bisa sampai SMP. Karena itu, agar anak-anak mereka bisa sekolah sampai SMA atau untuk kuliah, para petani Segara Katon mencari usaha tambahan, yang penting halal.
Tapi kata Sahlan, kalau anak-anak sudah menamatkan pendidikan SMA, biasanya para orang tua mencarikan bea siswa agar anaknya bisa kuliah.
"Kini sudah ada dua anak dari desa kami yang melanjutkan pendidikan ke Madinah atas bea siswa dari Pemerintah Saudi Arabia," katanya.
Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Ahmad Baraas
Mutiara Hikmah
